KLIKEMPATLAWANG.ID, Empat Lawang – Wakil Bupati Empat Lawang, Arifai, SH., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kegiatan Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Madani, Sekretariat Kabupaten Empat Lawang, dengan dihadiri para kepala OPD serta jajaran aparatur pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Arifai menekankan bahwa pembinaan dari BPKP bukan sekadar agenda rutin, melainkan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan memastikan setiap perangkat daerah menjalankan tugas sesuai aturan, mekanisme, serta standar nasional yang berlaku.
Ia menyebutkan bahwa pemerintahan yang modern harus mampu bekerja secara akuntabel, efisien, dan siap menghadapi tuntutan publik yang semakin kompleks.
“Pendampingan BPKP ini sangat penting bagi Pemkab Empat Lawang.
Kami membutuhkan penguatan sistem agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih akuntabel, efektif, dan transparan.
Setiap OPD harus memahami regulasi, mampu mengelola anggaran dengan baik, dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Arifai.
Ia juga meminta seluruh OPD agar mengikuti pembinaan ini dengan penuh keseriusan.
Menurutnya, rekomendasi dari BPKP harus ditindaklanjuti secara nyata, bukan hanya dicatat atau dijadikan formalitas.
Langkah-langkah evaluasi yang diberikan BPKP diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja organisasi, peningkatan kualitas laporan, hingga penguatan sistem pengendalian intern.
BPKP Sumsel dalam kegiatan tersebut memberikan materi pembinaan yang mencakup evaluasi tata kelola pemerintahan daerah, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta peningkatan kapabilitas aparatur dalam mengelola program dan anggaran.
Selain itu, pembinaan juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip good governance, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.
Arifai menegaskan bahwa Pemkab Empat Lawang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi agar dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.
Ia juga menyampaikan harapan bahwa pendampingan ini mampu memperkuat hubungan kerja antara pemerintah daerah dan BPKP, sehingga proses pembangunan di Kabupaten Empat Lawang dapat berjalan lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin seluruh perangkat daerah mampu melaksanakan rekomendasi BPKP dan melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kami optimistis kinerja Pemkab Empat Lawang akan semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat semakin kuat,” tambahnya.
Dengan adanya pembinaan ini, Pemkab Empat Lawang berharap dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan kualitas tata kelola menjadi fondasi utama untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.*
