KLIKEMPATLAWANG.ID, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap hasil pemeriksaan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam persidangan, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk memenuhi ketentuan pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut adalah certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan mengenai penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurut Arsul, dokumen tersebut tidak menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu yang setara dengan SMA.

“Certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” ujar Arsul dalam persidangan.

Berdasarkan bukti serta fakta yang diperiksa selama persidangan, MK menyatakan belum menemukan dokumen yang secara meyakinkan membuktikan kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan setara SMA oleh Gibran dari luar negeri.

“Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan tamat paling rendah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat,” kata Arsul.

Perkara Syarat Pendidikan Gibran

Perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tersebut mulai diperiksa MK sejak Senin, 21 September.

Dalam sidang pendahuluan, para pemohon menyampaikan alasan permohonan sekaligus petitum yang menjadi tuntutan mereka kepada Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon menilai Gibran tidak memenuhi ketentuan persyaratan pendidikan karena dinilai tidak memiliki bukti kelulusan SMA atau sederajat.

Selain itu, mereka juga mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut dipermasalahkan karena calon presiden dan calon wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri tidak diwajibkan menyerahkan bukti kelulusan SMA atau sederajat apabila telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Petitum Para Pemohon

Dalam sidang perdana, para pemohon meminta MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan.

Mereka juga meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi secara sah ketika proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, para pemohon meminta Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden karena dianggap tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pemohon juga meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 mengandung cacat hukum sejak awal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mereka turut meminta pembatalan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan dan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Keputusan tersebut meliputi Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Kemudian, Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Selanjutnya, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif secara nasional dalam Pemilu 2024.

Serta Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2024.

Tak hanya itu, pemohon meminta MK membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pemohon juga meminta MPR diperintahkan menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diajukan Presiden paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.

Permintaan tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terakhir, pemohon meminta agar putusan perkara tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sebagai alternatif, para pemohon menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang dianggap adil dan seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *