KLIKEMPATLAWANG.ID, Empat Lawang – Wakil Bupati Empat Lawang Arifa’i, SH, menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang, Selasa (22/9/2026).

Rapat tersebut membahas sejumlah pandangan fraksi sekaligus dilanjutkan dengan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), termasuk Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam penyampaian jawaban eksekutif, Arifa’i memberikan tanggapan atas berbagai saran, masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan sebelumnya.

Arifa’i mengawali penyampaiannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, khususnya fraksi-fraksi yang telah memberikan pandangan terhadap materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ia menilai pandangan yang disampaikan DPRD menjadi bagian penting dalam proses pembahasan anggaran daerah agar kebijakan yang dihasilkan tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Empat Lawang atas pandangan, saran, masukan dan persetujuan yang telah disampaikan,” ujar Arifa’i.

Menanggapi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menyambut baik persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurut Arifa’i, penyusunan kebijakan anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, kebutuhan masyarakat serta program pembangunan yang menjadi prioritas.

Hal tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memberikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan.

Arifa’i menjelaskan, penyesuaian anggaran perlu dilakukan secara terukur dan cermat dengan tetap memastikan program pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan.

“Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” katanya.

Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi Demokrat, Arifa’i menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan, terutama berkaitan dengan penerapan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan belanja, tetapi juga harus diarahkan agar penggunaan anggaran tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah juga mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta arah pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Empat Lawang.

Arifa’i menambahkan, sektor-sektor unggulan daerah akan terus menjadi perhatian pemerintah, termasuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang memberikan apresiasi kepada Fraksi Partai Golkar yang telah menerima dan menyetujui agar Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan pembahasannya.

Hal serupa disampaikan kepada Fraksi Kebangkitan Keadilan Indonesia (KKI) atas pandangan dan persetujuan yang diberikan dalam proses pembahasan Raperda.

Arifa’i menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif serta mampu merespons kebutuhan masyarakat.

“Pengelolaan anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Empat Lawang,” jelasnya.

Menutup penyampaiannya, Arifa’i menyebut seluruh pandangan dan masukan fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian dari proses bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Ia berharap sinergi antara Pemkab Empat Lawang dan DPRD terus terjaga, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Dukungan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *