KLIKEMPATLAWANG.ID, Kayuagung, – Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax kembali memicu perhatian publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan OKI menyoroti potensi dampak lanjutan dari kebijakan tersebut, khususnya terhadap lonjakan permintaan BBM subsidi Pertalite di masyarakat.
Ketua DPD PGK OKI, Rivaldy Setiawan, S.H., menilai kenaikan harga Pertamax berpeluang besar mendorong masyarakat beralih ke Pertalite sebagai pilihan yang lebih terjangkau.
Kondisi ini, menurutnya, perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan gangguan distribusi di lapangan.
“Kalau harga Pertamax naik, otomatis masyarakat akan mencari alternatif yang lebih murah seperti Pertalite.
Yang jadi perhatian adalah apakah stok Pertalite sudah siap menghadapi peningkatan permintaan tersebut,” ujarnya.
Rivaldy menekankan bahwa pemerintah tidak hanya perlu menjelaskan alasan kenaikan harga BBM dari sisi mekanisme pasar, tetapi juga harus memastikan stabilitas pasokan energi di tingkat masyarakat tetap terjaga.
Ia juga mengingatkan potensi terjadinya antrean panjang di SPBU jika distribusi tidak diatur dengan baik.
Bahkan, ia menyebut adanya indikasi peningkatan antrean kendaraan di sejumlah titik pengisian BBM.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite, sementara pilihan lain adalah Pertamax yang harganya lebih tinggi.
Ini bisa menjadi beban baru bagi rakyat,” katanya.
Selain itu, ia meminta pemerintah bersama Pertamina untuk lebih transparan dalam menyampaikan kondisi stok nasional Pertalite serta langkah antisipasi terhadap lonjakan konsumsi.
Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga merembet ke sektor transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok.
“Ketika biaya distribusi naik, efeknya akan terasa ke harga barang dan jasa.
Daya beli masyarakat pasti ikut tertekan,” jelasnya.
PGK OKI juga mendorong agar pemerintah lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan kepanikan atau keresahan di masyarakat terkait ketersediaan BBM subsidi.
Rivaldy menegaskan bahwa kebijakan energi harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan tekanan ekonomi tambahan di tengah kondisi yang masih menantang.
“Kami mendukung kebijakan energi nasional, tetapi pemerintah juga harus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak secara ekonomi,” tutupnya.*
