KLIKEMPATLAWANG.ID, Jakarta – Sebanyak 25 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang berlangsung pada 15–28 Juli 2026.
Program ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan, integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para bupati dan wali kota dari berbagai provinsi, di antaranya Bupati Sinjai, Banjarnegara, Kotawaringin Barat, Biak Numfor, Manokwari, Intan Jaya, Mimika, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Halmahera Tengah, Morotai, Lembata, Flores Timur, Sumbawa Barat, Hulu Sungai Tengah, Sukamara, Aceh Besar, Seluma, Polewali Mandar, Muaro Jambi, Kerinci, Lebak, Tulang Bawang Barat, serta Wali Kota Lhokseumawe dan Wali Kota Pangkalpinang.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), TB Ace Hasan Syadzily, mengatakan program tersebut merupakan hasil kerja sama antara Lemhannas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Purnomo Yusgiantoro Center sebagai upaya meningkatkan kompetensi kepala daerah terpilih.
Menurut Ace, peserta berasal dari berbagai daerah mulai dari Sabang hingga Merauke dan akan mendapatkan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, kepemimpinan, serta pembangunan integritas selama pelatihan berlangsung.
Pada enam hari pertama, seluruh peserta mengikuti pembelajaran di Lemhannas dan Purnomo Yusgiantoro Center.
Materi yang diberikan meliputi penguatan karakter kepemimpinan, nilai-nilai kebangsaan, hingga tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Selain itu, pada hari ketiga pelatihan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memberikan materi khusus mengenai pendidikan antikorupsi dan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Sementara pada hari kedua, peserta menerima pembekalan mengenai isu geopolitik serta kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Memasuki pekan berikutnya, para kepala daerah akan melanjutkan pelatihan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
Selama berada di Singapura, mereka akan mempelajari berbagai praktik pelayanan publik, mulai dari pengelolaan pendidikan, layanan kesehatan, pengelolaan sampah, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Selain mengikuti sesi pembelajaran, peserta juga akan mengunjungi sejumlah institusi pemerintah di Singapura untuk melihat secara langsung penerapan sistem pelayanan publik yang dinilai berhasil.
Setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai, setiap peserta diwajibkan menyusun proyek unggulan yang akan diterapkan di daerah masing-masing.
Proyek tersebut nantinya dipresentasikan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri sebagai tindak lanjut hasil pelatihan.
Lemhannas menyebut sejumlah alumni KPPD dari angkatan sebelumnya telah berhasil mengimplementasikan inovasi di daerahnya, seperti digitalisasi tata kelola pemerintahan di Kota Bengkulu dan pengembangan sistem pengelolaan sampah di Kota Ambon.
