KLIKEMPATLAWANG.ID, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri PAN-RB Rini Widyantini seusai mengikuti rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (18/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Rini menjelaskan, PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan mengikuti proses pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu yang direncanakan berlangsung pada 2027.
Saat ini, jumlah PPPK guru tercatat sekitar 955.245 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang merupakan PPPK guru paruh waktu.
Di sisi lain, pemerintah memperkirakan kebutuhan guru secara nasional mencapai 526.689 formasi.
Kebutuhan tersebut mencakup tenaga pendidik di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.
Rini menyebut proyeksi kebutuhan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga guru di berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Selain memberikan peluang bagi PPPK guru paruh waktu untuk menjadi penuh waktu, pemerintah juga berencana membuka kesempatan bagi PPPK guru penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Seleksi tersebut diperkirakan mulai dibuka pada awal 2027.
Dengan demikian, PPPK guru yang memenuhi persyaratan nantinya memiliki kesempatan mengikuti proses seleksi menjadi PNS.
Pemerintah juga akan membuka formasi CPNS guru secara umum pada periode yang sama.
Namun, hingga saat ini pemerintah belum merinci jumlah formasi yang akan tersedia.
Formasi tersebut nantinya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan guru nasional, termasuk untuk Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, dan Sekolah Garuda.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu telah diperhitungkan dari sisi kemampuan fiskal negara.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2027.
Pemerintah memastikan kondisi fiskal tetap dijaga dengan target defisit APBN sebesar 2,4 persen pada 2027.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menata kebutuhan aparatur negara sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara nasional.
